SENTRA TERPADU PROF DR. SOEHARSO SURAKARTA

Visi

Mewujudkan Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta yang Profesional, Adaptif, Berkeadilan, dan Inklusif untuk Mendukung Keberfungsian Sosial dan Kesejahteraan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.

Misi

Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta memiliki dukungan langsung dalam pencapaian misi ke 4, 6, dan 7 pada Asta Cita Presiden. Ketiga misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial terpadu di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan melalui pemberdayaan berbasis komunitas di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta.
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan melalui tata kelola tata pamong yang bersih, akuntabel, dan ramah disabilitas di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, ditetapkan tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Sosial di lingkup pusat dan daerah termasuk Sentra Terpadu Prof. Dr Soeharso Surakarta.

Tugas

Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso adalah melaksanakan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan fasilitasi akses;
3. Pelaksanaan asesmen;
4. Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. Pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. Pengelolaan data dan informasi;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha;
9. UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.